 |
| Dr Maharani, Pendiri dan Pembina Lombok Research Center (LRC). (dok/Mass Media) |
SELONG, Kelampan.com - Sejauh ini, keberpihakan politik di Lombok Timur kepada kelompok-kelompok rentan belum nampak. Lantaran itu dengan APBD yang mencapai Rp 3,4 triliun, pembangunan di Lotim dipandang belum inklusif.
Pembina sekaligus pendiri Lombok Research Center, Dr Maharani mengatakan, secara regulasi Kabupaten Lombok Timur terbilang paling maju di Indonesia. Mulai dari Perda pembangunan inklusif nomor 5 tahun 2023 tentang Pengarus Utamaan Perempuan, Disabilitas dan Masyarakat Rentan Lainnya.
Selanjutnya di Lotim, memiliki Perbub pertama di Indonesia tentang pemberdayaan buruh migran, hingga Perda Kabupaten Layak Anak.
"Jika berbicara regulasi kita paling komplit dari Perda, Perbub, sampai Perdes pencegahan perkawinan anak kita sudah punya," kata Maharani.
Persoalannya, kata dia, hanya pada keberpihakan politik saja. Maharani mengaku telah mengawal selama 3 tahun agar anggaran program perempuan dan anak dinaikan hanya Rp 50 juta saja tidak bisa.
Untuk pemberdayaan perempuan kata dia, ambangnya berkisar diangka Rp 300 juta sedangkan untuk kabupaten layak anak hanya Rp 18 juta.
Tetapi, paparnya, angka kekerasan setiap tahunnya naik dilihat dari data yang terlapor. Pihaknya, ujar dia, banyak menemukan kasus yang tidak tercatat.
Semua itu disebutnya merupakan kebutuhan mendasar yang seharunya ada dianggaran. Semisal, kata dia, Lotim tidak memiliki rumah aman, padahal banyak sekali gedung kosong.
Di UPTD perempuan dan anak, bebernya, hanya memiliki sembilan staf, untuk menaungi 254 desa dan kelurahan. Diperparah lagi hanya memiliki satu psikolog.
Bahkan tahun ini, kata dia, anggarannya terancam di potong buntut dari efesiensi.
"Selain penambahan SDM harusnya ada juga penambahan anggaran disana, di support mulai dari rumah aman.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur, Saipul Bahri mengatakan, anggaran di Lotim masih berfokus pada tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun spesifiknya kepada kebijakan pemberdayaan perempuan diakuinya belum ada sampai saat ini.
"Silahkan disuarakan, langkah konkrit nya dorong saja lewat legislatif," ucapnya. (r1)
