 |
| Pasangan Iron-Edwin, tengah melakukan konferensi pers di Pendopo Bupati Lombok Timur. (Foto/Kelampan.com). |
SELONG, Kelampan.com - Ikan busuk mulai dari kepala. Begitulah bunyi pribahasa nya.
Sebagai pemimpin yang baru, nampaknya pasangan H Haerul Warisin dengan H Moh Edwin Hadiwijaya, faham betul persoalan itu.
Sebab, sebelum pasangan dengan tagline smart ini menjabat, selama satu tahun, tak sedikit isu miring di tubuh lembaga pemerintahan yang hendak dipimpinnya lima tahun kedepan.
Kelihatannya, kedua pimpinan baru ini sudah mulai bersih-bersih dimulai dari perintah audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PD selaparang Agro dan PT Energi Selaparang, selain itu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), BAZNAS, serta Dinas Pendidikan.
Semuanya dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan transparan. Pasalnya ini adalah salah satu misi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, langkah itu sebagai cara baru yang akan ditempuh, guna melakukan perubahan dan percepatan pembangunan di Lombok Timur.
"Jika ditemukan kerugian negara lembaga-lembaga itu minta untuk melakukan pengembalian," kata H Haerul Warisin, seperti dikutip dari laman portal lomboktimurkab.go.id, dalam gelaran rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat di Ballroom Kantor Bupati, Kamis (06/03)
Selain itu, OPD untuk berkerja keras sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasalnya, target PAD Lombok Timur dibawah kepemimpinannya cukup besar ialah diangka Rp 500 miliar.
Bagaimanapun, kata dia, PAD menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semisal rencana renovasi dan penataan sejumlah ruang publik seperti GOR Lalu Muslihin dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
Itu semua sebutnya, membutuhkan pendanaan yang harus diusahakan bersama, salah satunya melalui pendapatan daerah.
Dia juga menyinggung prihal inflasi di Gumi Patuh Karya. Dia meminta agar OPD dan tim pengendali untuk bergerak aktif.
"Khusus kepada Dinas Pertanian, kami meminta untuk membagikan bibit cabai dan bawang merah kepada masyarakat, mengingat dua komoditas tersebut kerap menyumbang terjadinya inflasi," sebutnya.
Di lain sisi, dinas terkait agar melakukan inventarisasi petani yang belum masuk dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).
Sementara untuk Dinas Perdagangan, dirinya meminta agar dapat melakukan pengawasan terhadap LPG bersubsidi, termasuk mengecek isinya. Dengan langkah itu disebutnya masyarakat tidak dirugikan.
Dirinya juga menyinggung soal pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bagi warga miskin ekstrim.
Dia meminta agar mendapat perhatian serius, sehingga mengurangi beban mereka. Agar pelayanan dapat diberikan dengan mengutamakan senyum, sapa, melayani, dan bahagia.
“BPJSnya diberikan tanda khusus sehingga menjadi perhatian dari layanan kesehatan,” pesannya.
Dia juga memberikan perhatian terhadap kebersihan lingkungan, baik di sarana publik maupun perkantoran.
Ia berpesan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) maupun OPD lainnya untuk memperhatikan aspek kebersihan.
"Baik di sarana umum maupun lingkungan kantor masing-masing," pungkasnya. (*)
