 |
| Aksi: Ribuan honorer dari berbagai instansi melakukan aksi di depan kantor Bupati Lombok Timur. (Foto/Kelampan) |
Kelampan.com (SELONG) - Misi sebenarnya dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ialah mengangkat tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Namun belakangan tujuan awal itu berubah jauh.
Sekarang PPPK bisa juga untuk mereka yang baru seumur jagung menjadi honorer. Ditambah dengan praktik titip menitip yang dilakukan oleh pejabat di daerah.
Meski pejabat akan selalu berdalih titip itu tidak mungkin dilakukan. Namun mereka pemegang kunci masuk ke data base, selain itu memiliki wewenang untuk menerbitkan SK.
Apalagi model tes yang menggunakan CAT, membuat semuanya semakin ruwet. Bisa dikatakan hanya keberuntungan yang akan dapat menyelamatkan.
Nasib honorer memang seperti buah simalakama. Merek yang puluhan tahun mengabdi dan hapal medan, kemudian terpinggirkan oleh mereka yang memiliki jaringan.
Seperti cerita, Siti Aisyah, salah satu honorer sebagai Bidan di Puskesmas Sikur. Dirinya sudah 14 tahun mengabdi untuk menyelamatkan ibu dan bayi, tapi kalah oleh mereka yang baru dapat SK sebagai honorer.
Siti Aisyah, mengatakan selama ini teman-teman honorer sukarela mengabadikan diri tanpa pamrih. Buktinya mereka bertahan sampai saat ini.
"Kami mengetuk hati bapak yang berwenang saat ini. Lihat lah kami, pandang nasib kami," kata Aisyah dengan nada tersedu dihadapan pejabat Lombok Timur.
Aisyah mengenang peristiwa tahun 2019. Saat dirinya dan Nakes lainnya bertaruh nyawa bertarung melawan wabah Covid 19.
Waktu itu tak ada yang peduli mereka terpapar atau tidak. Bahkan, jika mati tak ada yang peduli.
Tapi anehnya status jaminan kesehatan dari pemerintah tidak pernah ada.
"Ada tidak teman-teman yang dijamin?," tanya Aisyah, yang dijawab langsung tidak ada oleh para honorer.
Honorer sukarela menerima jasa. Jika dinominalkan kata Aisyah, mungkin dibawah Rp 500 ribu.
Aisyah berseloroh, pantaskah hidup saat ini dengan uang Rp 500 ribu. Dimana harga pokok seperti tomat, cabai mahal.
Dia memohon agar jaminan kesehatan diberikan oleh pemerintah. Sebab, mereka siap bekerja apa pun resikonya.
"Tolong digaris bawahi, jaminan kesehatan kami perlu dijaga pak," pinta Aisyah.
Sementara Nakes lainnya, Hizbullah, salah seorang honorer tenaga kesehatan Puskesmas Jerowaru, dia mengatakan, jika memang daerah menetapkan gaji PPPK paruh waktu sesuai dengan honor yang didapatkan saat ini yabg bersumber dari Kapitasi dan Insentif.
Sementara di instasi kesehatan, insentif sudah tidak ditanggung oleh daerah. "Insentif untuk kesehatan dikembalikan ke instansi masing-masing," bebernya.
Dikatakannya, sejak 2006 hingga saat ini menjadi perawat, lebih besar pendapatan kader-kader posyandu. Dibandingkan gaji sebagai honorer.
Kalau dibandingkan dengan tenaga perawat, kader merupakan binaan mereka. Desa sebutnya, mampu memberikan honor lebih besar ketimbang petugas.
"Dimana kebijakan pemerintah disini," tanya Hizbullah
Koordinator Nakes, Sapoan, meminta agar PPPK paruh waktu memiliki kejelasan soal jam kerja. Ini disebutnya penting mengingat kerja perawat yang sampai dengan 8 jam sehari.
Selain itu mereka meminta agar pengangkatan PPPK tanpa melalui tes. Sebab, tidak mungkin kemampuan teori akan sama dengan mereka yang baru saja selesai.
"Mohon agar PPPK ini diangkat tanpa melalui tes," paparnya.
Sementara itu Penjabat Bupati Lombok Timur, H Muhammad Juaini Taofik, mengatakan, transformasi PPPK paruh waktu ke full waktu memang tidak melewati tes.
"Jadi tidak ada tes, tidak ada seleksi lagi dari PPPK paruh waktu ke full waktu karena pusat sudah tidak mau repot. Itu poinnya satu," kata Ofik.
Kemendagri, Menpanrb, dan Kepala BKN disebutnya sudah mencatat 50 kabupaten dan 50 instansi baik pusat, provinsi, hingga kabupaten. Yang jumlah tenaga non ASN nya masuk 50 besar.
Dia membeberkan, jumlah tenaga honorer di Lotim di data base BKN itu 9.587 orang. meski angka itu disebutnya masih dinamis karena ada seleksi tahap dua.
Sebagai perbandingan, papar Ofik, rengking 25 saja yakni Kabupaten Mamuju itu menyisakan 5.673 orang. Urutan 50 Kabupaten Konawe, Sulawesi masih tersisa 4.500.
Berarti di daerah lain ada yang menyisakan seribu, ada juga yang ratusan.
"Tapi cara kita keluar dari masalah itu berbeda-beda, yang penting kepastiannya dulu," pungkas Ofik. (k/r1)
