 |
| Dialog: Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) sedang melakukan dialog soal mitigasi paham ekstrimisme. (Foto/FJLT) |
SELONG, KELAMPAN.com - Mengawali awal tahu 2025, Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT), membahas upaya mitigasi faham ekstrimisme berkembang biak di Lombok Timur.
Melalui pojok jurnalis FJLT menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat, Bakesbangpoldagri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta 50 kepala desa serta Lurah, untuk mengurai persoalan tersebut, yang digelar di Lesehan Elen, Sabtu (22/02).
Ketua FJLT, Rusliadi, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya jurnalis dalam mencegah faham ekstrem di Lotim. Ia menekankan pentingnya penyajian berita yang sesuai dengan kondisi lapangan.
"Kami ini pewarta, bukan pembawa petaka. Kami berharap kepala desa dapat memberikan fakta yang ada, sehingga apa yang disajikan jurnalis sesuai dengan fakta," ujarnya.
Kepala Bakesbangpoldagri, H Mustofa, mengakui pentingnya peran wartawan dalam mitigasi faham-faham ekstremisme. Gerakan semacam ini kata dia, upaya untuk mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Dia merincikan, ciri-ciri radikalisme di masyarakat ialah pengajian tertutup, pengajar yang ekstrem, dan perkawinan yang eksklusif. Ia bersyukur bahwa pondok pesantren yang terindikasi radikalisme di Lombok Timur telah kembali ke NKRI.
Selanjutnya, ciri-ciri radikalisme yang perlu diwaspadai, seperti intoleransi terhadap perbedaan, fanatisme berlebihan, dan kecenderungan menggunakan kekerasan. Ia menekankan bahwa radikalisme merupakan tahap awal yang dapat memicu tindakan terorisme.
"Radikalisme dan terorisme dapat merusak nilai agama dan Pancasila, menimbulkan perpecahan, dan meningkatkan intoleransi," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk sosialisasi dan penyuluhan, terutama dalam pencegahan narkoba di kalangan siswa SMP. Pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui pemberdayaan keluarga narapidana terorisme (Napiter).
Untuk deteksi dini di tingkat desa, kata dia, pihaknya telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga tingkat kecamatan. Mustofa berharap lembaga tersebut dapat terbentuk hingga tingkat desa yang anggota dari setiap dusun.
"Jika terbentuk, kami dari Bakesbangpoldagri siap memfasilitasi pelatihan dengan narasumber yang kompeten," katanya.
Senada dengan dikatakan Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Salmun Rahman, menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah dalam menciptakan ketentraman masyarakat. Karena itu keamanan adalah kunci dari suksesnya pembangunan di Desa dan kelurahan.
"Tidak akan ada pembangunan yang baik dan berkualitas bila masyarakat kita resah," tegasnya. (*)
